Berita Terkini

Malinau, 20 Juni 2025 – Pengadilan Negeri Malinau melaksanakan kegiatan kerja bakti rutin pada hari Jumat, 20 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pengadilan Negeri Malinau dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh pegawai maupun masyarakat pencari keadilan.

Seluruh aparatur peradilan, pegawai struktural, dan tenaga teknis, turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dimulai sejak pagi hari tersebut. Mereka membersihkan area halaman kantor, merapikan taman, serta melakukan pengecatan ulang pada jalur pedestrian demi meningkatkan estetika lingkungan kantor.

Ketua Pengadilan Negeri Malinau menyampaikan bahwa kerja bakti ini bukan hanya sekadar menjaga kebersihan fisik, namun juga merupakan bentuk penanaman nilai-nilai kerja sama, kepedulian lingkungan, serta semangat kebersamaan antarpegawai.

“Kegiatan ini menjadi salah satu langkah kecil namun berdampak besar dalam membangun budaya kerja yang sehat dan produktif. Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya bersih, tetapi juga memberi kenyamanan bagi seluruh pengguna layanan pengadilan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan kerja bakti Jumat, PN Malinau terus menunjukkan komitmennya dalam menerapkan prinsip Profesional, Akuntabel, Selektif, Transparan, dan Inovatif (PASTI) dalam seluruh aspek kerja, termasuk dalam menjaga lingkungan kerja yang representatif.

📌 Pengadilan Negeri Malinau Hadiri Sarasehan Interaktif Perisai Badilum Episode Ke-7

Pada hari Jumat, 20 Juni 2025, Pengadilan Negeri Malinau mengikuti Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke-7 secara daring. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dan koordinasi yang efektif antar satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, guna meningkatkan kualitas layanan peradilan yang profesional, akuntabel, selektif, transparan, dan inovatif.

Malinau, 16 Juni 2025 – Pengadilan Negeri Malinau kembali melaksanakan kegiatan rutin Apel Senin Pagi yang berlangsung di halaman kantor PN Malinau, Senin (16/06). Apel diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Malinau sebagai bentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan penguatan komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan.

Apel pagi ini dipimpin langsung oleh pejabat struktural dan berlangsung secara tertib dan khidmat. Dalam amanatnya, pimpinan apel menyampaikan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, serta meningkatkan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kegiatan apel rutin setiap hari Senin menjadi sarana konsolidasi internal, menyampaikan arahan pimpinan, serta evaluasi pelaksanaan tugas selama sepekan sebelumnya. Hal ini juga selaras dengan nilai-nilai yang diusung oleh Mahkamah Agung RI, yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Pengadilan Negeri Malinau terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan visinya sebagai lembaga peradilan yang Profesional, Akuntabel, Selektif, Transparan, dan Inovatif.

Malinau, 10 Juni 2025 – Pengadilan Negeri Malinau menggelar rapat bulanan sekaligus pembinaan internal pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang Sidang I. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, seluruh staf Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta pegawai honorer.

Rapat dimulai dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Malinau yang menyampaikan puji syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran atas komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya pelaksanaan tugas sesuai dengan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) serta standar operasional prosedur yang berlaku.

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI

Agenda utama rapat adalah pembinaan dan sosialisasi tiga Peraturan Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim;

2. Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung;

3. Perma No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System).

Ketua Pengadilan menekankan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan harus dilakukan secara berkala dan berjenjang, serta menjadi pedoman kerja setiap pegawai. Seluruh aparatur juga diminta untuk menjalankan tugas sesuai dengan SOP, menjaga integritas, dan selalu melapor kepada atasan jika menemui kendala.

Laporan Pengawasan Bidang

Dalam rapat tersebut juga disampaikan laporan hasil pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang, di antaranya:

Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan:

• Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) belum dipublikasikan di website resmi PN Malinau.

• Beberapa bidang belum menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pengawasan bulan Mei 2025.

• Pelaksanaan eksekusi perkara masih memerlukan tindak lanjut.

Bidang Pidana, Keuangan dan Umum:

• Ruangan pidana mengalami keretakan dan memerlukan perbaikan.

• POSBAKUM dan realisasi DIPA menunjukkan progres baik.

• Perlu tindak lanjut terhadap pembangunan ruang kesehatan yang belum tersedia.

Bidang Kepegawaian, ORTALA, PTIP, PTSP dan SIPP:

• Terdapat kekosongan posisi Kasubbag dan Panmud di beberapa bidang.

• Pelayanan PTSP sering mengalami kekosongan petugas.

• Gangguan jaringan dan kebutuhan pemisahan ruang server dengan ruang kerja PTIP menjadi perhatian.

Ketua Pengadilan menegaskan bahwa semua temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja. Rapat ditutup dengan harapan bahwa seluruh aparatur dapat meningkatkan kinerja dan tetap menjunjung tinggi prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengadilan Negeri Malinau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan peradilan yang agung.

📢 Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI
Pengadilan Negeri Malinau mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.
🗓️ Tanggal: 12 Juni 2025
📍 Lokasi: Pengadilan Negeri Malinau

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur peradilan terhadap regulasi terbaru serta mendorong penerapan prinsip Profesional, Akuntabel, Selektif, Transparan, dan Inovatif dalam menjalankan tugas peradilan.

Jakarta – Humas:
Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menegaskan bahwa pimpinan pengadilan tingkat banding harus menjadi teladan (role model) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Hal ini disampaikan dalam acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 16 Ketua Pengadilan Tinggi Agama, pada Rabu, 11 Juni 2024 di Ruang Kusumah Atmaja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

"Pengadilan Tingkat Banding merupakan kawal depan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, saudara-saudara harus menjadi role model dalam integritas, profesionalisme, dan pelayanan," ujar Ketua MA.

Berikut adalah 16 Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik:

1. Dr. Zulkifli Yus, M.H. – Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh

2. Dr. Sutomo, S.H., M.H. – PTA Pekanbaru

3. Drs. Abdullah, S.H., M.H. – PTA Palembang

4. Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum. – PTA Bangka Belitung

5. Drs. Rusman Mallapi, S.H., M.H. – PTA Jayapura

6. Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I. – PTA Banten

7. Dr. Chazim Maksalina, M.H. – PTA Jambi

8. Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. – PTA Gorontalo

9. Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. – PTA Surabaya

10. Dr. Rokhanah, S.H., M.H. – PTA Semarang

11. Dr. Mame Sadafal, M.H. – PTA Samarinda

12. Drs. H. Damsir, S.H., M.H. – PTA Kendari

13. Dra. Erni Zurnilah, M.H. – PTA Kupang

14. Dr. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. – PTA Sulawesi Barat

15. Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H. – PTA Pontianak

16. Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H. – PTA Kalimantan Utara

Pesan Ketua MA: Kepemimpinan Berkualitas dan Pelayanan Totalitas

Prof. Sunarto mengingatkan bahwa kualitas pengadilan ditentukan oleh kualitas pimpinannya. Seorang pimpinan dituntut tidak hanya menguasai teknis yudisial, tetapi juga memiliki kemampuan kebijakan non-yudisial, serta mampu merangkul dan memimpin dalam kebaikan.

"Mari bangun sinergi yang dilandasi profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab. Bukan kompromi yang mengorbankan keadilan," tegasnya.

Ketua MA juga menyerukan perubahan paradigma dari “pimpinan dilayani” menjadi “pimpinan yang melayani”, serta mendorong peran aktif istri pejabat di Dharmayukti Karini dalam mendukung integritas suami, dimulai dari lingkup keluarga.

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, pejabat eselon I MA, Pengurus Pusat Dharmayukti Karini, serta tamu undangan lainnya.